Oleh:
Dr. H. Safrodin, M.Ag.
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
Muktamar
ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) 2026 telah ditutup pada 31 Agustus lalu. Pimpinan
Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pun telah ditetapkan. Ada yang menarik dari
muktamar kali ini. Pemilihan pimpinan tidak sepenuhnya diserahkan kepada
mekanisme pemungutan suara seperti sebelumnya. Ada AHWA, Ahlul Halli wal Aqdi,
sebuah tim khusus yang mewakili para ulama NU.
Harapannya
sederhana: muktamar menjadi lebih bersih. Lebih jauh dari tarik-menarik
kepentingan. Dan yang paling penting, pemimpin yang lahir benar-benar
mencerminkan karakter ulama NU.
Tetapi
harapan tidak selalu berjalan seiring dengan kenyataan. Setelah muktamar
selesai, suara skeptis justru bermunculan. Terutama di media sosial. Sebagian
warga NU mempertanyakan arah kepemimpinan baru. Bahkan ada kegelisahan yang
lebih mendasar: apakah karakter ulama NU seperti yang dikenal dahulu masih akan
menjadi wajah utama NU?
Pertanyaan
itu tidak muncul begitu saja. Dulu, ketika orang menyebut ulama NU, yang
terbayang adalah sosok yang dalam ilmu agamanya sekaligus sederhana hidupnya.
Ada ilmu, tetapi juga ada keteladanan. Ada keberanian berbicara, tetapi juga
ada kehati-hatian. Ada kedekatan dengan umat, tetapi tidak larut dalam gemerlap
kekuasaan.
Nama-nama
seperti Mbah Kholil Bangkalan hingga Gus Dur sering dijadikan rujukan. Bukan
karena mereka tidak pernah bersentuhan dengan kekuasaan. Justru karena mereka
mampu berhubungan dengan kekuasaan tanpa kehilangan independensi moralnya. Di
sinilah persoalannya.
Ulama
Bukan Sekadar Orang Berilmu
Dalam
tradisi pesantren, ulama tidak cukup hanya pintar membaca kitab. Ilmu harus
menjelma menjadi akhlak. Ulama adalah pewaris para nabi. Artinya, bukan hanya
ilmu yang diwarisi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menyampaikan
kebenaran dan menjadi teladan bagi umat.
Karena
itu, ulama ideal bukan sekadar tafaqquh fi al-din—memahami agama secara
mendalam. Ilmunya harus melahirkan amal. Dari sana lahir sifat wara', zuhud,
arif dan takut kepada Allah. Dalam Nasaih al-'Ibad, Imam Nawawi
menggambarkan tingkatan orang-orang berilmu: mereka yang memahami agama dan
mengamalkannya, para ahli hikmah yang memiliki ma'rifat kepada Allah, hingga
ulama besar yang menggabungkan kedalaman ilmu dengan ma'rifat.
Intinya
satu: ilmu tidak boleh berhenti di kepala. Ia harus terlihat dalam kehidupan. Itulah
prototipe ulama yang selama ini hidup dalam imajinasi warga Nahdliyin. Kyai
yang menguasai kitab kuning, tetapi juga menjaga kesederhanaan. Kyai yang
dihormati karena ilmunya, bukan karena kekayaannya. Kyai yang sangat hati-hati
terhadap rezeki, bahkan terhadap sesuatu yang masih samar kehalalannya.
Masyarakat
tidak menuntut kyai harus miskin. Yang dituntut adalah jangan sampai kemewahan
menjadi identitas. Sebab ketika kemewahan terlalu menonjol, sementara
kesederhanaan semakin hilang, jarak dengan umat pun bisa melebar.
Ketika
Ulama Terlalu Dekat dengan Kekuasaan
Persoalan
berikutnya adalah politik. NU bukan organisasi yang asing dengan politik.
Sejarahnya panjang. Pada masa Orde Lama, NU pernah berada dalam pusaran
politik. Pada masa Orde Baru, NU justru mengambil jarak dari kekuasaan, dengan
segala konsekuensinya.
Pada era
reformasi, hubungan NU dengan politik kembali berubah. Puncaknya ketika Gus Dur
menjadi Presiden RI keempat. Tetapi ada satu hal yang menarik dari Gus Dur. Menjadi
presiden tidak membuatnya kehilangan karakter sebagai ulama. Kesederhanaannya
tetap terlihat. Gaya hidupnya tidak berubah menjadi simbol kemewahan. Dan yang
lebih penting, ia tetap memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu yang
diyakininya benar, sekalipun berhadapan dengan kepentingan politik.
Di situlah
ukuran independensi ulama. Masuk ke dalam lingkaran kekuasaan bukan dosa.
Bahkan bisa menjadi jalan untuk memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa. Yang
menjadi masalah adalah ketika kedekatan itu membuat ulama kehilangan kemampuan
untuk mengatakan "tidak". Ketika kritik berubah menjadi pembenaran. Ketika
kepentingan umat kalah oleh kepentingan kelompok. Dan ketika ulama justru
terlihat lebih sibuk mempertahankan hubungan dengan penguasa daripada
mengingatkan penguasa.
Ulama
seharusnya dekat dengan kekuasaan, tetapi tidak boleh menjadi bagian dari
kekuasaan secara membabi buta. Ia boleh berada di samping penguasa. Tetapi
ketika penguasa salah, ia harus berani mengatakan salah. Itulah fungsi moral
ulama.\
Kecemasan
NU Kultural
Mungkin di sinilah sumber kegelisahan sebagian warga NU kultural. Mereka tidak sedang menuntut NU kembali ke masa lalu. Mereka hanya ingin karakter dasar ulama NU tidak hilang ditelan zaman. Modernisasi bukan masalah. Politik bukan masalah. Kekayaan juga bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika semuanya itu membuat ulama kehilangan zuhud, kehilangan wara', dan kehilangan keberanian moral.
NU
memiliki modal sosial yang luar biasa besar. Jaringan pesantren, madrasah,
masjid, kyai, santri dan warga Nahdliyin tersebar hampir di seluruh negeri. Tetapi
modal sebesar itu bisa kehilangan makna jika NU kehilangan kepercayaan moral. Karena
masyarakat tidak hanya membutuhkan organisasi yang besar. Masyarakat
membutuhkan tempat bertanya, membutuhkan suara yang jernih, membutuhkan orang
yang berani mengingatkan ketika semua orang memilih diam.
Mengembalikan
Marwah Ulama
Maka
tantangan kepemimpinan NU ke depan sesungguhnya bukan sekadar bagaimana
mengelola organisasi. Bukan pula hanya bagaimana memperkuat struktur. Tantangan
terbesarnya adalah mengembalikan marwah ulama.
Ulama NU
harus kembali dikenal karena kedalaman ilmunya sekaligus keteladanan hidupnya.
Karena keluasan wawasannya sekaligus kesederhanaannya. Karena kedekatannya
dengan umat sekaligus keberaniannya menjaga jarak moral dari kekuasaan.
NU tidak harus menjauhi pemerintah. Justru sebaliknya, NU harus hadir di tengah pemerintah jika kehadiran itu membawa maslahat bagi umat dan bangsa. Tetapi kedekatan tidak boleh menghilangkan daya kritis. Ulama boleh duduk bersama penguasa. Tetapi jangan sampai lupa bahwa tugas ulama bukan menjadi pengikut penguasa.
Tugas ulama adalah menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar. Mungkin inilah harapan terbesar warga NU kepada kepemimpinan baru. Bukan sekadar NU yang lebih besar. Bukan sekadar NU yang lebih kuat. Tetapi NU yang kembali dipercaya dan kepercayaan itu tidak lahir dari jabatan. Ia lahir dari ilmu, akhlak, kesederhanaan, keberanian dan keteladanan. Itulah marwah ulama.
